Seperti yang biasa terjadi dalam lanskap perpajakan, ketika pajak sudah ditetapkan, penghapusan pajak jarang terjadi. Tren umumnya adalah tarif pajak tidak hanya tetap sama, namun sering kali meningkat seiring berjalannya waktu. Contoh nyata dari hal ini adalah penyesuaian pajak impor baru-baru ini, yang kini mencakup barang-barang di bawah 50 dolar, yang sebelumnya dikecualikan. Pola ini memperkuat kekhawatiran bahwa pajak baru atas pendapatan dari platform streaming dapat mengikuti jalur yang sama.
Penting untuk digarisbawahi bahwa biaya baru ini juga akan memengaruhi platform seperti YouTube , di mana penggunanya adalah pembuat kontennya sendiri. Pajak ini dapat mengurangi pendapatan yang dapat dihasilkan oleh para pembuat konten, karena sebagian dari pendapatan tersebut akan digunakan untuk membayar biaya tersebut. Alternatifnya, pengiklan mungkin menghadapi biaya yang lebih tinggi untuk mempertahankan visibilitas mereka di platform, suatu bentuk inflasi tidak langsung yang mempengaruhi perekonomian ekosistem digital. Skenario ini memberikan tantangan tambahan bagi pembuat konten, yang mungkin mengalami penurunan pendapatan karena beban pajak baru ini.
Meskipun pasar streaming didominasi oleh perusahaan multinasional, ada platform di dalam negri yang daya tarik utamanya justru konten lokal. Bagi penggemar sinetron dan acara populer lainnya di Indonesia , platform seperti Vidio menawarkan beragam pilihan yang disukai pemirsa lokal. Namun, muncul pertanyaan yang relevan: jika pesaing utama internasional juga mulai memasukkan produksi nasional ke dalam katalog mereka, apa insentif bagi konsumen untuk memilih berlangganan platform di negara sendiril?
Skenario ini menempatkan platform nasional pada posisi yang rentan. Jika platform seperti Vidio menghadapi kesulitan keuangan atau bahkan bangkrut karena persaingan yang ketat, apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah kita akan melihat pelonggaran peraturan atau, sebaliknya, peningkatan kontrol negara, yang mungkin mengharuskan platform streaming memiliki mitra mayoritas di Indonesia, serupa dengan model TV terbuka? Hanya waktu yang bisa memperjelas ketidakpastian ini, namun dampak kebijakan ini terhadap streaming nasional bisa jadi signifikan dan bertahan lama.
Peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memajukan industri film nasional, secara paradoks, justru menimbulkan dampak kontraproduktif. Idealnya, pembuatan konten harus didorong oleh permintaan pasar dan dorongan kreatif para seniman, bukan oleh kuota legislatif. Bahayanya adalah produksi nasional hanya menjadi kegiatan birokrasi, fokus pada kepatuhan terhadap persyaratan hukum dibandingkan mencari inovasi dan keunggulan artistik.
Kemungkinan besar, sebagai akibat dari undang-undang ini, kita akan melihat peningkatan jumlah reality show dan program bincang-bincang, berita, atau opini yang kualitasnya meragukan — konten yang sering kali sudah tersedia secara gratis di YouTube dan kini dapat didistribusikan secara massal. diproduksi dan ditawarkan dengan harga tinggi, hanya untuk memenuhi kuota. Skenario ini dapat dilihat sebagai konsekuensi langsung dari campur tangan negara yang berlebihan.
Dalam pasar yang mengatur dirinya sendiri (self-regulated market), permintaan akan produksi nasional yang berkualitas tentu saja dipenuhi oleh kepentingan masyarakat. Film seperti 13 Bomb Di Jakarta atau Budi Pekerti mungkin bukan kandidat Oscar, tetapi memenuhi perannya dalam menghibur masyarakat. Dinamika ini menunjukkan bahwa ketika pembuat konten bebas mengeksplorasi dan merespons preferensi audiens, tanpa adanya persyaratan pemerintah, maka hasilnya cenderung lebih autentik dan memuaskan semua orang.
Penerapan peraturan yang ketat cenderung mendukung pembentukan oligopoli dan menciptakan hambatan yang signifikan terhadap masuknya platform baru ke pasar. Khususnya bagi perusahaan-perusahaan baru, biaya untuk mematuhi persyaratan hukum di suatu negara dapat menjadi penghalang. Situasi ini sebanding dengan transisi antara rezim Pengusaha Mikro Perorangan (MEI) dan Simples Nacional di Brasil, di mana peningkatan pajak dan beban birokrasi seringkali menghambat pertumbuhan bisnis karena berkurangnya laba bersih.
Dinamika peraturan ini mungkin menghambat masuknya platform streaming internasional baru ke pasar Brasil. Layanan seperti Genflix atau Wetv, yang sebelumnya beroperasi di Indonesia mungkin tidak bakal bertahan lama, mungkin akan mendapatkan lebih sedikit insentif untuk kembali lagi. Demikian pula, kehadiran platform baru, seperti layanan streaming baru, menjadi semakin kecil kemungkinannya dalam kondisi ini dan juga perlu mewaspadai perubahan ini, karena peraturan baru ini dapat berdampak negatif terhadap operasional dan keberlanjutan platform tersebut di pasar.
Peraturan negara dapat menghadirkan tantangan khusus bagi platform streaming yang berspesialisasi dalam niche tertentu, seperti Crunchyroll , Viki, dan Kocowa, yang berfokus pada konten dari negara tertentu, atau platform yang berfokus pada film dan televisi klasik. Layanan ini melayani pemirsa yang mencari konten yang sangat terspesialisasi dan seringkali tidak tertarik dengan produksi nasional yang ingin dipromosikan oleh kuota baru.
Pada akhirnya, peraturan tersebut tidak hanya menghambat ekspresi seni dan budaya, namun juga menghalangi keinginan penonton untuk mencari konten yang bertarget tinggi. Penerapan konten di luar niche tradisionalnya dapat melemahkan identitas platform-platform tersebut dan mengurangi kepuasan pengguna, yang menunjukkan bagaimana intervensi negara dapat tidak selaras dengan kebutuhan dan preferensi spesifik konsumen.
Ketika era internet gratis tampaknya akan segera berakhir, penggunaan VPN (Virtual Private Networks) semakin menjadi sumber daya penting bagi mereka yang ingin menghindari represi negara. Mirip dengan apa yang terjadi di Tiongkok, di mana warganya menggunakan VPN untuk melewati Great Firewall, masyarakat Indonesia juga dapat mulai mengadopsi teknologi ini untuk mempertahankan akses ke konten dan platform yang dibatasi di negara tersebut.
Baru-baru ini kita menghadapi contoh nyata mengenai kebutuhan ini. Platform seperti Reddit telah diblokir di Indonesia, dan X (sebelumnya dikenal sebagai Twitter) menghadapi ancaman pemblokiran karena konflik antara Elon Musk dan Mahkamah Agung Federal (STF) mengenai legalitas pelarangan pada profil dan publikasi tertentu. Peristiwa ini menggarisbawahi pentingnya VPN sebagai alat kebebasan digital, yang memungkinkan pengguna untuk melewati hambatan dan pembatasan yang diberlakukan tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga oleh platform itu sendiri.
#kuota streamingDaftar Halaman
Hanya orang yang masih betah sama yang dia buat dan suka
