KUTUBUKUKARTUN-Walau dengan Indonesia yang semakin gencar dengan Undang Undang Regulasi Sensor di tiap streaming nasional, berbeda dengan luar negri. Sebut saja Senat Brasil baru-baru ini menyetujui rancangan undang-undang yang memberlakukan kuota karya nasional pada layanan streaming dan menetapkan pajak sebesar 3% atas pendapatan kotor tahunan perusahaan-perusahaan tersebut. Proyek ini bertujuan untuk merangsang produksi konten Brasil pada platform digital, sehingga layanan dengan katalog besar harus menyertakan persentase minimum produksi nasional. Tapi apakah ini bermanfaat bagi konsumen? 

RUU ini, yang masih memerlukan persetujuan Dewan Deputi dan persetujuan dari Presiden Luiz Inácio Lula da Silva, mewakili campur tangan negara yang berlebihan, menimbulkan pertanyaan tentang kebebasan ekonomi, efisiensi pasar, dan sensor tidak langsung.

Memahami kuota

Menurut Pasal 10 RUU tersebut , layanan televisi streaming dan protokol internet di Brasil harus menyimpan setidaknya 10% konten audiovisual Brasil dalam katalog mereka. Selain itu, setengah dari persentase ini harus didedikasikan untuk konten audiovisual independen Brasil. Langkah ini bertujuan untuk memastikan keragaman budaya dan mendorong produksi nasional di bidang digital, sehingga memberikan visibilitas yang lebih besar bagi para pembuat konten Brasil di kancah audiovisual.

Undang-undang tersebut menetapkan bahwa kewajiban untuk mempertahankan persentase minimum konten Brasil akan ditangguhkan ketika katalog platform mencapai jumlah absolut karya Brasil. Ambang batasnya bervariasi menurut ukuran katalog, dengan menetapkan:

• 100 karya untuk katalog dengan total minimal 2.000 karya.
• 150 karya untuk katalog dengan sedikitnya 3.000 karya.
• 200 karya untuk katalog dengan sedikitnya 4.000 karya.
• 250 karya untuk katalog dengan sedikitnya 5.000 karya.
• 300 karya untuk katalog dengan sedikitnya 7.000 karya.

Regulasi yang berlebihan dan sensor terselubung

Budaya dan hiburan mempunyai potensi untuk membentuk masyarakat. Pemberlakuan kuota konten nasional pada platform streaming menggambarkan suatu bentuk peraturan yang dapat dianggap sebagai sensor, yang membatasi pilihan konsumen dan penyedia layanan itu sendiri. Kebijakan ini memaksakan visi negara terhadap apa yang seharusnya ditampilkan, mengganggu kebebasan memilih dan inovasi budaya. Daripada mengandalkan dinamika pasar untuk memilih konten yang sesuai dengan audiens, pemerintah justru menetapkan pedoman wajib yang dapat membatasi keberagaman dan ekspresi kreatif.

Skenario ini memiliki kesamaan dengan langkah-langkah yang baru-baru ini diambil oleh Amerika Serikat sehubungan dengan TikTok. Platform video pendek populer ini menghadapi tekanan untuk dijual oleh ByteDance atau, sebagai alternatif, dilarang di Amerika Serikat. Tindakan ini, yang didukung oleh undang-undang baru yang disahkan oleh Presiden Joe Biden , dibenarkan karena alasan keamanan nasional, namun juga dapat dilihat sebagai bentuk reservasi pasar yang berdampak pada persaingan bebas dan globalisasi ruang digital.

Kedua situasi tersebut menyoroti bagaimana intervensi pemerintah terhadap konten digital dapat berdampak lebih luas terhadap kebebasan berekspresi dan pasar media global, sehingga menimbulkan pertanyaan kritis tentang keseimbangan antara keamanan nasional, kontrol budaya, dan kebebasan ekonomi.

Dampak terhadap keragaman konten

Pertimbangkan skenario keuangan berikut: jika platform streaming memiliki anggaran tahunan tetap untuk operasional di Brasil, kebutuhan untuk berinvestasi dalam produksi nasional dapat mengakibatkan pengurangan akuisisi judul-judul internasional baru. Meskipun produksi orisinal besar seperti “House of the Dragon” atau “Stranger Things” kemungkinan besar tidak akan terpengaruh karena potensinya untuk menarik banyak penonton, judul-judul yang lebih kecil dan sebagian besar independen mungkin akan mengalami kesulitan.

Saat ini, menemukan film-film khusus dan mendapatkan pujian kritis sudah menjadi sebuah tantangan, seperti “The Apartment”, pemenang Oscar untuk film asing terbaik asal Iran pada tahun 2017. Dengan penerapan kuota, tantangan ini dapat semakin ditekankan, sebagai sumber daya yang dapat dimaksudkan untuk diversifikasi katalog dapat dialokasikan kembali untuk memenuhi persyaratan konten lokal. Hal ini dapat secara signifikan membatasi variasi film internasional dan independen yang tersedia bagi pelanggan Brasil, sehingga mengurangi kekayaan budaya yang ditawarkan oleh platform ini.

Kenaikan harga dan perluasan kontrol negara

Pajak sebesar 3% atas pendapatan kotor dari layanan streaming yang baru-baru ini disetujui akan dibebankan kepada konsumen, yang mengakibatkan kenaikan harga langganan. Peningkatan ini memberikan beban keuangan tambahan pada konsumen Brasil dan mungkin membatasi akses terhadap hiburan digital, yang merupakan sumber daya yang sangat berharga di masa sulitnya perekonomian.

Ironisnya, usulan perpajakan ini datang dari seorang senator dari Partai Liberal (PL), yang secara teoritis memposisikan dirinya mendukung pemerintah dengan intervensi minimal dan menentang penciptaan pajak baru. Kontradiksi ini menyoroti keterputusan antara wacana ideologi partai dan tindakan para wakilnya.

Lebih lanjut, biaya yang disebut Condecine bertujuan untuk membiayai pengembangan industri film nasional. Namun, masih ada pertanyaan penting mengenai transparansi dan kesetaraan dalam distribusi dana ini: artis dan perusahaan produksi mana yang sebenarnya akan menerima investasi ini? Skenario ini menunjukkan bahwa sumber daya tersebut pada akhirnya akan menguntungkan hoki cuan yaitu mereka yang paling dekat dengan kekuasaan, sehingga meningkatkan kekhawatiran mengenai efektivitas dan keadilan dalam penerapan sumber daya yang dikumpulkan melalui pajak baru ini.